Dengarkan Tuntutan Polosoro Terkait RTLH, Bupati dan Wabup Purworejo Terima Audiensi dari Berbagai Pihak

KLIKINDONESIA.CO.ID - Persoalan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kelihatannya akan selekasnya menemukan titik terang. Hal itu terungkap pada audiensi di antara calon yang menerima bantuan RTLH, Perwakilan Polosoro (Paguyuban Kades dan Lurah), PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) dan Forum BPD dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Purworejo, di ruangan Arahiwang Kantor Pemkab Purworejo, Jawa tengah, Selasa (29/11/2022).

Dalam audiensi itu Bupati Purworejo, Agus Bastian sampaikan, jika dia tak pernah menggagalkan pencairan dana untuk rakyat miskin itu. Untuk anggaran, semua sudah dibahas dengan legislatif dan sampai sekarang dana itu masih ada.

Baca Juga: Memandang Payudara Milik Wanita Selama 10 menit Sama dengan Lakukan Erobic 1/2 Jam, Berikut Penjelasannya

Baca Juga: Perlu Diketahui, Berikut Perbedaan Payudara yang Kerap Disentuh dan Tidak

Baca Juga: Konsumsi Kacang Almond Sangat Bermanfaat untuk Kesehatan Usus Anda

"Tak perlu cari siapa yang salah, sayalah yang paling bersalah karena saya penanggungjawab daerah Kabupaten Purworejo. Kasih waktu untuk menuntaskan, saya tidak mau memberi suatu hal tapi bermasalah dibelakangnya," kata Bastian.

Selanjutnya, Bupati mengutarakan, dirinya tidak akan memakai kewenangan (kewenangan) yang dimiliki untuk membuat keputusan yang mencelakai banyak pihak.

"Ini (dana RTLH) adalah uang negara, bukan uang Bupati. Semuanya wajib sama sesuai perundang-undangan yang berjalan. Kita di sini cari jalan keluar agar tidak boleh jadi mal administrasi, tentu saja akan kita tanyakan dengan pihak terkait. Kami telah setuju dengan Ketua DPRD cari jalan keluar terbaik agar tidak ada akibat hukum. Bila memang memaksakan, mau tidak Ketua DPRD memberi rekomendasi," tanyanya.

Suasana audiensi di ruang Arahiwang (Foto : Agus)

Sementara itu, Ketua Forum BPD Kabupaten Purworejo, Kus Pradianto dalam sesi tanya jawab sampaikan, apa Ketua DPRD Dion Agasi Setiabudi akan memberi rekomendasi pencairan dana RTLH.

Baca Juga: HUT Korpri ke-51 Jadi Momen Membumikan Nilai Dasar ASN Berakhlak

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Mengajak ASN Jadi Agen Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045

Baca Juga: Kemendagri Monev dan Asistensi Kabupaten Tambrauw dan Sorong Percepat Aktualisasi Anggaran

"Dalam kesempatan ini kami ingin bertanya, sesuai pertanyaan Bupati tadi, apa Ketua DPRD siap memberi rekomendasi pencairan RTLH tahun 2022," tegas Kus Pradianto.