KLIKINDONESIA.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) konsisten dan memiliki komitmen mengirim team melaksanakan monitoring, evaluasi (Monev) dan asistensi buat percepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penanganan inflasi. Usaha yang sudah dilakukan salah satunya dengan turunkan langsung tim ke Papua Barat. Kegiatan itu dirangkaikan dengan workshop Pengaturan Inflasi Kabupaten Tambrauw dengan tema "Sinergi dan Inovasi Untuk Stabilitas Harga Dan Ketahanan Pangan" yang dilaksanakan di Hotel VEGA Kota Sorong, Papua Barat pada Sabtu (19/11/2022) kemarin.
Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, sekaligus menjadi pembicara kunci. Adapun hadir secara langsung dalam kegiatan itu yakni Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Tim Teknis Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Penjabat (Pj) Bupati Tambrauw, Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw, Sekda Kabupaten Tambrauw, Assisten dan Staf Ahli Kabupaten Tambrauw, Kepala OPD Kabupaten Tambrauw, Camat dan Kepala Sisi.
Baca Juga: Pemkab Gowa Raih Penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
Dalam sambutannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni memperjelas pentingnya kegiatan monev dan asistensi di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong.
"Kegiatan Monitoring, evaluasi dan asistensi ini penting dilakukan, maksudnya ialah mengidentifikasi penyebab, persoalan dan cari jalan keluar dalam percepatan peresapan APBD, fasilitasi penganggaran penanganan inflasi, sosialisasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, penganggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) dan dana bantuan sosial (Bansos)," tegas Fatoni.
Pada tatap muka itu, Fatoni menguraikan realisasi APBD Kabupaten Tambrauw Tahun Bujet (TA) 2022 per 17 November 2022 jam 18:00 WIB.
"Kabupaten Tambrauw ada pada urutan ke-4 paling besar se-Papua Barat dengan keseluruhan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 963,15 Miliar dari total pendapatan daerah sejumlah Rp. 1.278,71 Miliar. Sementara untuk realisasi berbelanja daerah menempati urutan ke-3 paling besar se-Papua Barat dengan keseluruhan realisasi berbelanja daerah sebesar Rp. 770,49 Miliar dari keseluruhan berbelanja daerah Rp. 1.248,68 Miliar," tutur Fatoni.
Baca Juga: Wamendagri Berharap Pemerintah Daerah dan Desa Berperan Penting dalam Transformasi Digital Ekonomi
Selanjutnya, Fatoni menerangkan, indikator utama penyebab aktualisasi APBD di Kabupaten Tambrauw.
"Penyebab persoalan APBD di Kabupaten Tambrauw yakni, pertama sasaran penghasilan khususnya PAD belum sama sesuai sasaran. Ke-2 , tersedianya dana di kas daerah terbatas. Ke-3 , keterbatasan kemampuan SDM. Ke-4, masih ada keraguan OPD dalam melakukan kegiatan pengadaan. Ke-5, sering lakukan peralihan kegiatan, karena perencanaan yang kurang matang. Ke enam, lambannya proses lelang di sejumlah OPD," papar Fatoni.
Baca Juga: Pengurus Sekber IPJT DPC Kabupaten Purworejo Hadiri Deklarasi dan Pelantikan Pengurus PWRI
Berdasar tanda itu, Fatoni menekankan ke pemerintah daerah (pemda) untuk selekasnya lakukan percepatan dan langkah-langkah vital.
Artikel Terkait
Sebanyak 567 Prajurit Kodim 0708 Purworejo Ikuti Latbakjatri
Wamendagri Berharap Pemerintah Daerah dan Desa Berperan Penting dalam Transformasi Digital Ekonomi
Dirjen Dukcapil Kemendagri Raih Penghargaan Internasional Honorable Mention dari Future of Government Awards
Pemkab Gowa Raih Penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
Anggota Kepolisian dan Basarnas Kembali Temukan 5 Jenazah Korban Longsor di Kabupaten Cianjur
Polres Purworejo Membuka Donasi untuk Korban Gempa Cianjur
Danrem 072/Pamungkas Yogyakarta Tinjau Pembangunan RTLH Program Babinsa Masuk Dapur
Kemendagri Sukses Gelar Acara Puncak Sail Tidore 2022
HUT Korpri, Dewan Pengurus Korpri Cilacap Anjangsana ke Kediaman Mantan Ketua Korpri
Perkuat E-KYC dan Identitas Digital, Dukcapil Gandeng Platform Bersama Beri Layanan Secara Gratis